The Lyric:
WE WILL NOT GO DOWN (Song for Gaza)
(Composed by Michael Heart)
Copyright 2009

A blinding flash of white light
Lit up the sky over Gaza tonight
People running for cover
Not knowing whether they’re dead or alive

They came with their tanks and their planes
With ravaging fiery flames
And nothing remains
Just a voice rising up in the smoky haze

We will not go down
In the night, without a fight
You can burn up our mosques and our homes and our schools
But our spirit will never die
We will not go down
In Gaza tonight

Women and children alike
Murdered and massacred night after night
While the so-called leaders of countries afar
Debated on who’s wrong or right

But their powerless words were in vain
And the bombs fell down like acid rain
But through the tears and the blood and the pain
You can still hear that voice through the smoky haze

We will not go down
In the night, without a fight
You can burn up our mosques and our homes and our schools
But our spirit will never die
We will not go down
In Gaza tonight

oleh: Adietya Muhlizar

”Sesungguhnya mereka itu adalah pemuda-pemuda yang beriman kepada Tuham mereka dan Kami tambahkan kepada mereka petunjuk.” (QS. Al Kahf : 13)

Sejarah bangsa Indonesia tidak bisa dilepaskan dari peran para pemuda. Melalui para pemuda, bangsa ini mampu melepaskan dirinya dari belenggu penjajahan bangsa asing. Mulai dari zaman sebelum pergerakan nasional dimulai atau saat perjuangan masih bersifat kedaerahaan sampai saat detik-detik proklamasi, para pemuda memiliki kontribusi yang tidak sedikit untuk kemerdekaan Indonesia. Mulai dari mereka yang memiliki kemampuan intelektualitas dan berjuang di jalur diplomasi, sampai mereka yang hanya bermodalkan semangat “merdeka atau mati” dan terjun langsung ke medan perang, memberikan kontribusi yang sangat besar demi kemerdekaan Indonesia.

Ir. Soekarno, Moh. Hatta, M. Natsir, Sutan Syahrir, sampai Soe Hok Gie adalah sedikit dari ratusan bahkan ribuan nama-nama pemuda yang berjuang tanpa kenal lelah serta rela mengorbankan harta dan jiwa mereka dalam membela Indonesia. Sebuah pernyataan yang penuh arti pun sempat dikumandang oleh Ir. Soekarno, “Berikan saya sepuluh pemuda, maka akan saya gemparkan dunia.” Hal ini menunjukkan, bahwa pemuda bukan sembarang orang yang dapat memberikan perubahan bagi sebuah bangsa.

Bukan hanya di Indonesia, hampir di seluruh belahan dunia pun, pemuda memiliki peran yang sangat nyata bagi perjuangan dan perubahan sebuah bangsa. Di jazirah Arab, pada masa Rasullah SAW, ada Ali Bin Abi Thalib yang telah aktif menjadi pejuang pada usia 8 tahun dan Arqam Bin Abi Arqam menjadi aktifis pergerakan sejak berusia 16 tahun. Pada era modern, di Mesir kita kenal seorang Hasan Al Bana yang berjuang menegakkan syariah Islam dengan benar di negaranya.

Saat ini, perjuangan para pemuda identik dengan pergerakan mahasiswa. Di mata masyarakat, mahasiswa dianggap status yang sangat prestisius bagi seseorang karena mahasiswa dianggap sebagai seseorang yang memiliki kemampuan intelektual yang baik, semangat yang tidak pernah padam, selalu memiliki ide-ide cemerlang, dinamis, kreatif dan idealisme yang tidak pernah luntur. Melalui ini semua, mahasiswa diyakini mampu mengubah keadaan sebuah bangsa atau masyarakat menjadi lebih baik dari sebelumnya.

Dalam Peraturan Pemerintah No.30 tahun 1990 dijelaskan bahwa mahasiswa adalah peserta didik yang terdaftar dan belajar pada perguruan tinggi tertentu. Mereka adalah orang-orang yang secara resmi menimba ilmu di Universitas, Institut, maupun Sekolah Tinggi.

Beberapa gelar hebat pun disematkan kepada mahasiswa. Agent of change, social control, dan iron stock adalah beberapa gelar tersebut untuk para mahasiswa. Hal ini menunjukkan bahwa mahasiswa menjadi sesosok yang sangat diharapkan karena memiliki kekuatan dan kemampuan dalam mengusung perubahan demi kehidupan yang lebih baik dari sebelumnya.

—————————————————————————————-

Pada abd ke-18, lahir sebuah paham dari seorang Adam Smith (1723-1790) di Inggris dan dinamakan liberalisme. Ajaran laiser aller, laisser passer (merdeka berbuat dan merdeka bertindak) menjadi pedoman bagi paham ini. Dari paham ini ternyata lahirlah kaum borjuis dan pada akhirnya memunculkan sistem ekonomi kapitalis.

Sistem ekonomi kapitalis adalah sistem ekonomi yang menuntut penggunanya meraih keuntungan semaksimal mungkin dengan membenarkan semua cara asalkan keuntungan yang didapat bisa sangat memuaskan penggunanya. Sistem inilah yang sekarang menguasai hampir seluruh belahan dunia, termasuk Indonesia.

Sistem ekonomi kapitalis memberikan dampak berupa kemiskinan. Selain itu, sistem ekonomi kapitalis juga telah mencetak orang-orang yang bermental negatif. Mental negatif yang dimaksu adalah sikap kapitalisme pada diri pelaku ekonomi kapitalis seperti hanya memiliki orientasi pada keuntungan dan kenikmatan dunia semata tanpa memperhatikan keadaan orang lain serta aturan-aturan antara manusia dan penciptanya. Jelas, keadaan ini hanya menguntungkan manusia jika dilihat dari sisi duniawi, tapi jika dilihat dari hubungan vertikal manusia dan penciptanya, hal ini membuat manusia melupakan persiapan untuk menghadapi kehidupan yang kekal setelah hari akhir nanti yaitu kehidupan di alam akhirat.

Bukti nyata kegagalan sistem ekonomi kapitalis adalah kemiskinan yang sampai hari ini belum bisa dihilangkan dengan tuntas, baik di Indonesia maupun di seluruh negara berkembang. Kalaupun ada kemiskinan yang terlihat berkurang, itu hanya bersifat semu, dalam artian kemiskinan yang berkurang tersebut hanya menyentuh sebagian orang saja dan tidak bersifat menyeluruh.

Islam sebagai agama yang sempurna, seperti yang tercantum dalam Al Quran, “pada hari ini telah Kusempurnakan agamamu untuk kamu”(QS. Al Maidah [5] : 3), memberikan sebuah solusi dari permasalahan yang disebabkan oleh sistem ekonomi kapitalis melalui sistem ekonomi Islam atau yang kita kenal saat ini sebagai Ekonomi Syariah.

Secara singkat, dapat dijelaskan Ekonomi Islam atau Ekonomi Syariah adalah sebuah sistem ekonomi yang berlandaskan pada ajaran Islam dimana sistem ekonomi ini tidak hanya berorientasi kepda keuntungan dunia tapi juga berorientasi keselamatan dunia dan akhirat para penggunanya. Sistem ekonomi Islam sebenarnya telah ada sekitar 14 abad yang lalu pada masa Rasullah SAW.

Sistem ekonomi Islam mengajak para pelakunya untuk lebih peduli kepada sesama manusia sebagai salah satu sarana dalam mencapai keselamatan dunia dan akhirat. Contoh dari perbuatan tersebut antara lain adalah, setiap pelaku ekonomi Islam yang memiliki rezeki lebih baik dari saudaranya harus menolong saudaranya yang kesejahteraannya tidak begitu baik jika dibandingkan dengan dirinya. Selain itu, dalam sistem ekonomi Islam tidak membenarkan praktik-praktik ribawi seperti pada sistem ekonomi kapitalis karena riba dapat mendzalimi sesama manusia.

Ekonomi Islam diyakini dapat memberikan efek positif terhadap kesejahteraan umat. Dengan pengelolaan ZIFWAF (Zakat, Infaq, Wakaf, dan Sedekah) yang baik, Insya Allah kesejahteraan umat dapat ditingkataktan sekaligus mengurangi angka kemiskinan. Seperti yang terjadi pada zaman Umar Bin Khattab, Gubernur Yaman Muadz Bin Jabal harus mengirim zakat ke Madinah karena pada waktu itu tidak ada lagi orang miskin di Yaman. (Ahmed, 2004). Dan juga, semua praktik ekonomi yang menggunakan sistem ribawi harus segera ditinggalkan.

————————————————————————————–

Ekonomi Islam telah berkembang hampir di seluruh dunia. Tapi di Indonesia ekonomi Islam masih dipandang sebelah mata oleh sebagian besar masyarakat muslim di Indonesia. Hal ini dikarenakan sosialisasi sistem ekonomi Islam yang masih kurang dilakukakan meskipun sekarang Indonesia telah memiliki UU Surat Berharga Syariah Negara (SBSN) dan UU Perbankan Syariah.

Mahasiswa sebagai agent of change dituntut untuk dapat memberikan perubahan yang positif bagi lingkungannya. Dalam hal ini, mahasiswa harus mampu menunujukkan peranya dalam meningkatkan kesejahteraan umat dan mengurangi angka kemiskinan. Pemikiran lama yaitu tugas memasyarakatkan ekonomi Islam hanya tugas para ahli ekonomi dan praktisi ekonomi Islam harus ditinggalkan. Mahasiswa juga berkewajiban dalam memasyarakatkan ekonomi Islam.

Lalu, kenapa mahasiswa juga harus berperan? Karena mahasiswa adalah sebuah kelompok yang hari ini dapat mengatur kampusnya dan 20 tahun yang akan datang diyakini mahasiswa mampu mengatur dunia. Dari pernyataan tersebut, mahasiswa dianggap sebagai sebuah kelompok dengan kekuatan yang luar biasa dalam menghadapi kehidupan dunia.

Berbagai peran dapat diambil oleh mahasiswa dalam memasyarakatkan ekonomi Islam. Peran yang paling sederhana adalah sosialisasi dari mulut ke mulut (door to door) terhadap lingkungan sekitarnya seperti keluarga dan teman-temannya sampai ke peran yang besar sekalipun seperti terjun langsung ke sebuah lingkungan dan menerapkan sistem ekonomi Islam dalam kehidupan sehari-hari di lingkungan tersebut.

Mahasiswa yang mengambil peran tersebut hendaknya bukan mahasiswa Fakultas Ekonomi atau mahasiswa yang mengambil studi ekonomi Islam saja, tapi juga dilakukan oleh mahasiswa secara keseluruhan tanpa memandang studi yang diambilnya. Karena untuk mewujudkan sebuah perubahan, diperlukan dukungan dari semua element pengusung perubahan itu sendiri (mahasiswa). Tetapi, untuk langkah awal pergerakan ini, tampaknya masih fokus dilakukan oleh mahasiswa yang memang memiliki latar belakang ilmu ekonomi, terutama ekonomi Islam.

Kesejahteraan masyarakat yang baik dan berkurangnya angka kemiskinan bukanlah sesuatu yang mustahil diwujudkan bila ada kerja sama yang baik antara pakar dan praktisi ekonomi Islam dengan mahasiswa dalam melakukan sosialisasi ekonomi Islam kepada masyarakat luas.

Mahasiswa adalah pemuda yang didalam dirinya mengalir darah-darah pejuang. Di dalam diri mahasiswa itu sendiri terdapat kekuatan yang besar untuk mengubah sebuah lingkungan menjadi lebih baik dari sebelumnya. Buktinya adalah sekelompok mahasiswa atau pemuda juga memiliki peran dalam kemerdekaan bangsa Indonesia dan mahasiswa juga yang menggulingkan rezim pemerintahan yang dianggap otoriter melalui peristiwa 1998.

Sekarang sudah saatnya untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat yang lebih baik. Sistem ekonomi yang mengarah ke arah sana sudah ada, tinggal bagaimana kita dapat memanfaatkannya dengan baik. Wallahu’alam bishawab.

Bahan Bacaan :

Al Quran

Risalah Pergerakan Mahasiswa oleh Indra Kusumah

Menjawab Keraguan Berekonomi Syariah oleh Tim Penulisa MSI UII

Oleh : Mu’izzuddin

Chairman Isef

Sistem ekonomi yang diterapkan, seharusnya mampu mewujudkan kesejahteraan bagi seluruh masyarakat berdasarkan asas demokrasi, kebersamaan, dan kekeluargaan yang melekat, serta pada akhirnya mewujudkan ketentraman bagi manusia. Akan tetapi Rentetan peristiwa akibat sistem ekonomi yang diterapkan terus memberikan dampaknya.

Peristiwa demi peristiwa terjadi memberikan gambaran tentang kekuatan suatu sistem dalam membangun kesejahteraan, di sistem kapitalis sering terdengar para buruh mengadakan demonstrasi agar sistem kontrak kerja yang diberlakukan di perusahaan dihapuskan, karyawan meminta kenaikan gaji, mendorong para manajemen perusahaan untuk membayarkan uang THR, lembur atau jenis-jenis pembayaran yang lain. itulah selintas peristiwa yang sering ditemukan pada suatu negara yang menerapkan sistem ini.

Sebaliknya, contoh kasus sistem ekonomi yang lain seperti negara Uni Soviet mencoba menerapkan sistem ekonomi sosialis yang dicetuskan Karl Marx dalam bukunya, Das Kapital, atas ketidaksetujuan terhadap sistem kapitalis. Pemerintahannya mengusahakan pemerataan ekonomi penduduk dengan menguasai dan mengontrol semua sumber daya alam, industri-industri penting, perbankan, dan sarana publik. Tujuan akhir dari sistem ini adalah kesejahteraan yang merata dalam masyarakat tanpa ada hirarki kelas sosial. Namun, sebelum cita-cita tersebut tercapai, sistem sosialis runtuh karena perselisihan antar pimpinan dan korupsi di dalam tubuh pemerintah itu sendiri. Dengan kata lain, sistem ini belum berhasil memeratakan kesejahteraan rakyat malah memperburuk rakyat ke dalam kemiskinan, hal ini dapat terjadi karena dominasi pemerintah yang berlebihan yang membuat roda perekonomian tidak berkembang.

Lantas, sistem ekonomi bagaimanakah yang mampu menciptakan kesejahteraan,. Adam Smith, penggagas sistem ekonomi kapitalis, memberikan catatan bahwa “dunia yang paling baik adalah dunia tanpa bunga”. Maka memakai sistem ekonomi yang berdasarkan “konsep bunga” dalam menyelesaikan permasalahan ekonomi hanya akan memperpanjang masalah yang ada.

Di sinilah, Islam tepatnya sistem ekonomi Islam memiliki peluang untuk kembali tampil memberikan solusi terhadap permasalahan ekonomi yang ada, karena dalam prinsip ekonomi islam tidak mengenal sistem “bunga-atau kebebasan tanpa arah” dan juga “dominasi yang berlebih”.

Mewujudkan Kesejahteraan

Kesejahteraan yang dimaksud dalam tulisan ini menggunakan konsep maqasid al-syariah (tujuan syariah). Imam Al Ghazali yang menyatakan bahwa manusia dikatakan sejahtera bila dapat memenuhi kebutuhan agamanya (dien), jiwanya (nafs), akal (aql), keturunan (nasl) dan harta (maal).

Sejarah telah terukir dengan indah bahwa keberhasilan sistem ekonomi Islam dengan penerapan instrumen yang ada seperti zakat dan wakaf serta jenis pendapatan negara lainnya bukanlah angan belaka. Masa Kekhalifahan Umar bin Khattab dan Umar Bin Abdul Aziz menjadi bukti kongret aplikasi Islam dalam perekonomian. Pada masa ini tidak terjadi lagi kemiskinan. Sejarah kedua kepemimpinan telah membuktikan bahwa sistem ekonomi Islam mampu menciptakan kesejahteraan.

Tulisan ini hadir untuk menganalisis aspek historis kesuksesan Kepemimpinn Islam dalam bidang ekonomi. Tulisan juga mencari celah kemungkinan untuk mewujudkan kembali kesejahteraan umat manusia dengan pengaplikasian sistem ekonomi Islam dengan optimalisasi instrumen ekonomi islam. Dunia pun akan segera mengetahui bagaimana kesejahteraan masyarakat dapat meningkat, dan kesenjangan, serta kecemburuan sosial dapat diredam. Sistem ekonomi Islam akan membimbing umat manusia menuju kemakmuran (hayat thoyyibah).

Ada beberapa instrumen yang dapat dioptimalkan dalam menyongsong kesejahteraan umat, yaitu Zakat Infaq Sadaqah dan Wakaf (ZISWAF), lembaga-lembaga pengawas pasar (al-hisbah), dan lembaga keuangan Islam. Dalam rangka membantu mengatasi masalah kemiskinan dan ketidakadilan diperlukan kebijakan yang bertujuan mengurangi konsentrasi kepemilikan, instrumen Ekonomi Islam yang paling fundamental berkenaan dengan kebijakan ini antara lain; konsep zakat, infaq, sedekah dan wakaf (ziskaf), dan waris yang telah lama dilalaikan oleh umat maupun pemerintah, sudah waktunya untuk dibangkitkan dan dihidupkan kembali. Kebijakan lain yang relevan untuk tujuan ini antara lain; pengembangan industri kecil menengah, reformasi pertanahan, pengembangan pedesaan, dan sinergisasi pengembang UKM dengan institusi keuangn syari’ah.

Dengan optimalnya penerapan sistem ini dan terintegrasinya dengan baik pelaksanaannya, maka sangat mungkin sejarah emas kesejahteraan Islam pada zaman Rasul dan sahabat dapat kembali dicapai, dan penerapan ini akan mampu terlaksana jika adanya sinergi seluruh pihak, baik pemerintah (umara’), ulama’ dan masyarakat ammah.

Oleh : Adietya Muhlizar
ketua Brain Storming Team Isef

Ilmu ekonomi adalah sebuah cabang ilmu dari pengetahuan sosial yang tidak bisa lepas dalam kehidupan sehari-hari karena melalui ilmu ekonomi inilah setiap manusia dapat memenuhi kebutuhan hidupnya, baik sebagai individu maupun sebagai satu kesatuan atau dikenal dengan organisasi. Dalam hal ini, organisasi yang merupakan kesatuan dari setiap individu disebut dengan negara.

Berbicara soal negara, tentu tidak bisa dilepaskan dari cabang ilmu pengetahuan sosial lainnya yaitu ilmu politik. Melalui ilmu politik ini individu-individu yang terlibat dalam organisasi yang disebut sebagai negara dapat memainkan perannya untuk mengatur sebuah negara agar dapat mencapai tujuannya yang telah dicita-citakan melalui semua kebijakan, termasuk kebijakan ekonomi.

Kebijakan ekonomi suatu negara tidak bisa lepas dari keterlibatan pemerintah karena pemerintah memegang kendali atas segala sesuatu, menyangkut semua kebijakan yang bermuara kepada keberlangsungan negara itu sendiri. Setiap pemerintahan yang sedang memimpin suatu negara tentu saja memiliki kebijakan ekonomi andalan untuk menjamin perekonomian negara yang baik dan stabil demi tercapainya kemakmuran dan kesejahteraan, karena sudah menjadi kewajiban pemerintah dalam menjaga stabilitas ekonomi agar tercapainya kehidupan yang makmur dan sejahtera bagi rakyatnya.

Kebijakan ekonomi suatu negara juga tidak bisa dilepaskan dari paham atau sistem ekonomi yang dipegang oleh pemerintahan suatu negara, seperti sistem ekonomi Kapitalisme, Sosialisme, Campuran, maupun sistem ekonomi Islam. Tentu saja pemerintah, sebagai pengendali perekonomian suatu negara, menganut salah satu sistem ekonomi sebagai dasar dalam pengambilan kebijakan ekonomi. Apapun sistem ekonomi yang dipegang oleh suatu pemerintahan, sistem ekonomi itulah yang diyakini sebagai sistem ekonomi terbaik bagi perekonomian negara yang dipimpin oleh suatu pemerintahan tersebut walaupun nantinya dalam sistem ekonomi yang dipegang memiliki berbagai kelemahan.

Dari berbagai sistem ekonomi yang ada, dengan segala kelebihan dan kekurangan yang dimiliki, sistem ekonomi Islam dianggap sebagai smart solution dari berbagai sistem ekonomi yang ada karena secara etimologi maupun secara empiris, terbukti sistem ekonomi Islam menjadi sistem ekonomi yang mampu memberikan kemakmuran dan kesejahteraan yang nyata dalam penerapannya pada saat zaman Rasullah Muhammad SAW dan pada masa Khalifa Islamiyah karena sistem ekonomi Islam adalah sistem ekonomi yang berdasarkan pada nilai keadilan dan kejujuran yang merupakan refleksi dari hubungan vertikal antara manusia dengan Allah SWT.

Permasalahan Sistem Ekonomi Indonesia

Sistem ekonomi Indonesia berlandaskan pada Pancasila dan UUD 1945-sebagai landasan idil-berorientasi pada Ketuhanan Yang Maha Esa (berlakunya etika dan moral agama, bukan materialisme); Kemanusiaan Yang Adil dan Beradab (tidak mengenal pada pemerasan dan eksploitasi); Persatuan Indonesia (berlakunya persamaan, asas kekeluargaan, sosio-nasionalisme dan sosio-demokrasi, dalam ekonomi); Kerakyatan (mengutamakan kehidupan rakyat dan hajat hidup orang banyak); serta Keadilan Sosial (persamaan/emansipasi, kemakmuran masyarakat yang utama-bukan kemakmuran bagi seseorang).[1]

Secara garis besar, sistem ekonomi Indonesia berlandasakan pada Pancasila dan UUD 1945 mengandung nilai yang sama dengan nilai-nilai yang terdapat pada sistem ekonomi Islam yang landaskan pada Al Quran dan Hadits Rasullah Muhammad SAW. Persamaan nilai tersebut adalah usaha untuk mencapai nilai keadilan dalam bidang ekonomi untuk setiap individu baik dengan menggunakan sistem ekonomi Indonesia yang berlandaskan Pancasila dan UUD 1945 maupun dengan menggunakan sistem ekonomi Islam.

Tetapi pada kenyataannya, sistem ekonomi Indonesia memiliki banyak wajah. Keberagaman wajah inilah yang membuat sistem ekonomi Indonesia dalam praktiknya seperti tidak sesuai dengan Pancasila dan UUD 1945 yang menjadi landasannya. Hal ini dapat dibuktikan, meskipun sistem ekonomi Indonesia memiliki nilai keadilan, tetapi masih saja terjadi ketidakadilan ekonomi di tengah masyarakat, seperti semakin tingginya kesenjangan sosial karena kemiskinan yang belum dapat ditangani dengan baik dan juga masih adanya kebijakan ekonomi yang kurang berpihak kepada rakyat.

Hal ini yang menjadi permasalahan dalam ekonomi Indonesia karena pada dasarnya sistem ekonomi Indonesia ingin memberikan keadilan dalam bidang ekonomi kepada setiap rakyat Indonesia, tetapi kenyataannya tidak demikian, masih jauh panggang dari api. Dan Islam, melalui sistem ekonomi berusaha memberikan smart solution atas permasalahan yang terjadi.

[1] Sri Edi Swasono, “Sistem Ekonomi Indonesia”, makalah disampaikan dalam seminar Pendalaman Ekonomi Rakyat Sistem Ekonomi Indonesia, Jakarta, 19 Februari 2002, hal. 1.

Sebuah Saran untuk Sistem Ekonomi Indonesia

Sistem ekonomi Indonesia berlandaskan pada Pancasila dan UUD 1945 memiliki nilai keadilan. Maksud dari nilai keadilan ini adalah sistem ekonomi Indonesia menjamin keadilan dan pemerataan ekonomi bagi setiap rakyatnya sehingga kesenjangan sosial tidal lagi terlihat dengan jelas serta dapat mewujudkan kemakmuran dan kesejahteraan negara.

Sistem ekonomi Indonesia secara otomatis menjadi pedoman lahirnya kebijakan-kebijakan ekonomi yang dikeluarkan oleh pemerintah. Pada kenyataannya, setiap kebijkan ekonomi yang dikeluarkan oleh pemerintah dirasakan tidak adil bagi sebagian lapisan masyarkat di Indonesia. Sebagai contoh, kebijakan pemerintah untuk menaikkan harga bahan bakar minyak (BBM) di tengah tingkat kesejahteraan masyarakat yang kurang baik, membuat kehidupan masyarakat lapisan menengah, terutama menengah ke bawah menjadi sedikit lebih sulit dari sebelumnya. Di sisi lain, ada satu lapisan masyarakat, hidupnya jauh dari kesulitan ekonomi. Dalam hal ini, pemerintah belum bisa memenuhi nilai keadilan dalam sistem ekonomi Indonesia.

Sistem ekonomi Indonesia berorientasi kepada sistem ekonomi campuran, sebuah sistem ekonomi yang biasa digunakan oleh negara berkembang. Kebijakan ekonomi Indonesia berdasarkan sistem ekonomi campuran masih mengarah kepada sistem atau kebijakan ekonomi kapitalis yang terbukti hanya memberikan dampak negatif bagi perekonomian suatu negara. Sudah dapat ditebak, situasi perekonomian Indonesia menjadi kurang kondusif karena kebijakan-kebijakan ekonomi yang dinilai kurang tepat dengan situasi perekonomian Indonesia saat ini.

Islam adalah agama yang sempurna. Kesempurnaan Islam tercantum di dalam Al Quran yang semestinya menjadi pedoman kehidupan manusia karena bersumber langsung dari Allah SWT sebagai pemilik kehidupan. Al Quran menjelaskan kesempurnaan Islam[1] yaitu, “Pada hari ini telah Kusempurnakan untuk kamu agamamu, dan telah Kucukupkan kepadamu nikmat-Ku, dan telah kuridai Islam itu jadi agama bagimu”. Islam mengatur semua bidang kehidupan manusia, termasuk bidang ekonomi karena Islam sebagai agama rahmatan lil alamin (rahmat untuk semesta alam) perlu mengatur kehidupan manusia agar tercapainya keselamatan dunia dan akhirat.

Islam memberikan solusi atas permasalahan ekonomi yang dialami oleh setiap negara melalui Sistem Ekonomi Islam. Sistem ekonomi Islam adalah sistem ekonomi yang bersumber pada Al Quran dan hadits Rasullah SAW dan mengedepankan nilai-nilai kejujuran serta keadilan dalam berekonomi. Ekonomi Islam bukan sistem ekonomi karena fenomena trend, yang muncul secara reaktif dan karena emosi keagamaan semata tetapi merupakan sebuah sistem ekonomi yang sudah muncul dan berkembang serta menempuh perjalanan panjang sejak 14 abad yang lalu ketika zaman Rasullah Muhammad SAW.[2]

Sistem ekonomi Indonesia harus mengubah orientasinya ke sistem ekonomi Islam karena sistem ekonomi Islam secara empiris telah terbukti dapat menjamin kemakmuran dan kesejahteraan suatu negara, seperti pada zaman Umar Bin Khattab, Gubernur Yaman Muadz Bin Jabal harus mengirim zakat ke Madinah karena pada waktu itu tidak ada lagi orang miskin di Yaman. (Ahmed, 2004)

Terlebih, terdapat persamaan dalam sistem ekonomi Indonesia yang berlandaskan pada Pancasila dan UUD 1945 dengan sistem ekonomi Islam, yaitu terdapatnya nilai keadilan. Bukan itu saja, UUD 1945 pasal 33[3] seperti bersumber kepada hadits Rasullah SAW, “Semua orang Islam berserikat dalam tiga hal: dalam hal air, rumput, api.” (HR. Ahmad dan Abu Daud)[4]
Indonesia perlu menerapkan sistem ekonomi Islam sebagai dasar kebijakan ekonomi karena seperti yang telah dijelaskan sebelumnya, sistem ekonomi Islam dengan prinsip keadilan dan kejujuran yang jelas, jauh dari kecurangan, lebih menjamin terlaksananya kemakmuran serta kesejahteraan setiap pelakunya (negara). Selain itu, sistem ekonomi Islam adalah sistem ekonomi yang dirihdai Allah SWT sebagai pemilik alam semesta sehingga lebih menjamin setiap pelaku ekonomi Islam mendapatkan keselamatan serta kebahagiaan dunia dan akhirat. Wallahu’alam bishawab

[1] Lihat Al Quran, Surrat Al Maidah ayat 3.

[2] Tim Penulis MSI UII, 2008, Menjawab Keraguan Berekonomi Syariah, Yogyakarta: Safiria Insania Press.

[3] Lihat UUD 1945 Pasal 33 ayat 1, 2, 3, dan 4.

[4] Sidqi Muhammad Jamil,1994, Sunan Abi Dawud lil Hafiz Abi Dawud Sulaiman Ibn a- Ash’ath al-Sajastanî, Beirut: Dâr al-Fikr, hal. 258

Tulisan ini merupakan tugas mata kuliah Perekonomian Indonesia, salah satu mata kuliah yang diambil penulis di semester IV FE Universitas Sriwijaya. Bahan referensi tulisan ini makalah Kebijakan Ekonomi Indonesia Ditinjau dari Konsep Dasar Ekonomi Islam, diambil dari www.google.co.id, akses Rabu, 21 Mei 2008 pukul 15.09 WIB

By: Rio Ramadhian

TUTOR IKHWAN BRAIN STORMING TEAM

Written as the Material to Join Scientific Paper Competition

in Sharia Economics Activities 3 (SEHATI 3)

Agriculture sector shows important contribution in economic structure of South Sumatera structural. So that it is reasonable to give by attention to agriculture sector. Remembering that this sector becomes the main hope for most rural society is life. In supporting South Sumatera as a Nastional Food Barn. But RGDP South Sumatera’s sub sector was in decreasing condition for the last three years. One main problem is the weak in capitalization. Although the government has tried to cope that problem by releasing some credit programs for agriculture sector. The credit program shows the unsatisfied result, even pile up new problem like the increasing of farmer debt and non performing loan. Based on that matter it is need to find agriculture based alternative system, one of them is by sharia skim. This article has a purpose to give some introduction about sharia financing and prospect implementation in order to support South Sumatra food barn. Result of this research show that sharia financing have great opportunity to make financial in agriculture sector become strength ness.

Regional decentralization era which has been run in several years strive for government of south Sumatra to have big participation in order to explore their natural resources to economic development regional sector’s increases, agriculture sector is the big one of top sector in this region and this sector had been a great income to save big amount low line of suburban peoples.

Generally agriculture sector shows the significant contribution in economical structure in South Sumatra because in fact agriculture sector give a good condition (table 1.1), although RGDP of sub sector has been declined since 2002 (7.02%), in 2003 (6.75%) and in 2004 (6.29%). (Setijawan and Siregar, 2003).

Table 1. Structure of Economy South Sumatra at 2005 up to 3^rd Quarterly of 2006

Source: Central of Statistic Department South Sumatra 2006

One of obstacle is investment and financial, actually local government has been solved that problem with compose any credit program for agriculture sector, this program which used interest system showed dissatisfaction result, in fact created new problem such as the payable of farmer become bigger and insufficient fund to pay that payable.

Base on this fact to solve this problem financing and investment so needed, one of them is with sharia skim. Different with credit model, sharia financing free of interest, and profit proportion base on dividend after all transaction ended.

South Sumatra As the Food Barn

South Sumatra as the food barn have wide meaning that is South Sumatra as the region which produce and supply the food resave as soon as other agriculture crops in fresh formed in spite of agro industrial product, in where people not in standard condition of food needed, but rather have a buying effort and easily to get food access until have the food strength ness which have a good position and get proper income in order to fulfill other needs, it is so explicit that in this explanation include any efforts of economic exertion that done by government and agriculture community in wide scope in order to be able to prepare agriculture crop, so that the farmer have buying efforts that enough from their income so can get food access, all at once to have the more than standard income that purpose is to improve their economical life in the future.

South Sumatra Food plants Sub sector and horticulture almost two last decade have good participated to preserve national rice stock, this participation actually need to be improved and optimized with the program South Sumatra as food barn which has been got reaction from government directly by Indonesia’s president and vice president

Table 2. Commodity to be Considered with Production Target per Year that Will be Reach in 2009

Source : Susanto (2005)

If South Sumatra as food barn program relate with revitalization agriculture program and suburban at national way, it is so relevant if applicator with Agropolitan development approach or agriculture town and Agriculture area, this approach is one of effort to develop main agriculture production areas with facility and infrastructure include agribusiness center to serve the other production center that will become hinterland.

So there will be appear new cities with economic agriculture activities as hoped will capable of make any work field and take new worker until prevent the migration’s flow. Beside that the distribution of regional development will go happen with the agriculture base in new grows cities that will grow up at following times.

The Condition of Agriculture Financial in Urban Area

The low farmer’s access toward credit institution (especially formal credit caused farmer’s capability to finance their effort become lower too. Fajardo (1992) In Ashari and Santana suggests that small farmer have susceptible accessibility to formal credit facility. It is caused by the small farmer hasn’t fulfill the qualification of requirement which has been settled by credit institution.

Whereas that credit for agriculture sector (especially credit program) fixed the interest rate lower than non agriculture sector. This case is purposed that to support the growth of agriculture sector, and increase the economic growth for this region. But, the fact show the credit used for agriculture is so slow than non agriculture sector. Saleh (1988) defined the indication as a one of its causal factor is its low capital investment rent ability in agricultural sector. Disability of farmer to fund of his farming make them have no more choice, except borrowing loan to informal and non-programmed credit institution.

Market segmentation (small farming) is a potential credit for informal credit provider. Near by distance either physically or socially with customer is a plus of informal credit institution in tilling potency or farmer segmentation (small farming). Besides some pluses, this informal market also has minuses, like a high interest rate and a possibility of money turnover mobility in a great amount. It is relatively less cause it is spread and isolated by it’s physically agriculture location. (Syukur, 2000).

Small farmers feel difficult to obtain access to formal credit institution and felt “forced” to choose informal credit sources. Because a feeling of continues moral duty to trader, the informal lender will relatively perpetuating impecunious people poorness. (Anonim, 1986).

With critical understanding to the agricultural business people and distribution of financing skim’s mechanism which are accessed by farmers, it is expected to formulate proper and relevant sharia skim financing in a way to obtain a way out to sharia financing institution manipulation in supporting an agricultural business development in villages.

Sharia View of Capital and Sharia Financing Characteristic

In sharia view, human is obligated to work obtaining an earning to fund his/her living. Afzalurrahman (1995) defined capital as a wealth then Quran mentioned this wealth and capital with an expression: “inventory is used by human” this is stated in order we can earn wealth continuously to fulfill our wishes. Capital is a third production factor, which can create wealth through various economy activity sectors.

Based on Sharia, the relationship between Ista’ara Musta’ara is not forbidden, it is even suggested in order to have a mutual profitable relationship. In Sharia Financial Institution, the word of Ista’ara Musta’ara is less properly to be used for its two main factors. First, loan is one of financial relationship method and like many other methods, like: selling-buying, profit and loss sharing, rent, etc. Second, qardh in aqd tathawwui is a social contract, not a commercial contract. It means if somebody borrows something, someone may not to be required to give the addition for his/her loan. Every loan that gives profit and interest according to sharia principle is called riba, and riba is haram. Therefore, In sharia financing Institution, loan is not to be called credit but financing.

Sharia view about capital and business activity in turn will influence economy behavioral which is expected to be parallel with Sharia principles. Forms of economy activity exposed by Islamic teachings are (Hafiduddin, 2003):

1. Human is commanded to work finding halal sources for the living. It means we are expected to have a high ethos work to be productive.

2. Human is expected to master and exploit economy activity sectors in larger and more comprehensive scale like trading, industry, agriculture, financial, service and others for togetherness prosperity.

3. In doing economy activity, it is forbidden to use negative ways like doing riba, manipulating, etc.

4. Supporting people to optimally implementation of zakah, infaq/shadaqah, either in taking or distributing.

5. Supporting people to do economy activity in a tidy, regular, transparent, and coordinated institution to develop cooperation.

From various forms of those economy activities, it is seen that sharia perspective between real and monetary sector is related each other. This is totally different with conventional economy practical which is not stressing the relation between both of them. Monetary sector is tending to move faster and over expansive, so what happens in monetary sector is truly deflect in its real condition. In economy based sharia, it is not agreed to have dissociation between real sectors in goods/service market with non real activity in a financial market.

Sharia Financing Characteristic

Theoretically, there are 3 characteristics of sharia financing, they are free of riba, principal to profit-loss sharing, and also profit-loss sharing is done after a real profit, it is not based on the assumption that the amount of business profit obtained over credit interest.

As the deeply follow up from agricultural-based Syariah Financing system, sharia banking suppose to be consistent to its Islamic principles. Therefore, in applying sharia system in funding, Islamic bank must do its responsibility based on some characteristics like shiddiq, tabligh, amanah and fathanah. Shiddiq means Islamic bank management must be done with morality that reveres the values of honesty. Thus the moral hazard which all this time ever coloring the banking world in doing its activity can be avoided. The tabligh characteristic shows that Islamic bank will always socialize and educate people about principles, products, and sharia banking service continuously so the excellent Moslem executive integrity will be reflected. The amanah principle reveals that Islamic bank always try to manage the fund deposited by the owner carefully and accurately (shahibul maal). Fathanah means Islamic bank has competition to manage the bank in professional and competitive way, so the profit is gained maximally trough the level of risk which has been calculated properly by the bank.

Table 3. The Comparison between Islamic and Conventional Bank:

Source: Antonio, 2001.

Easier way to differ between Islamic bank and conventional bank is there is no interest on Islamic bank, because interest is one of riba practice that is definitely forbidden on Islam

Islam supports the earning-share practice and forbids riba. Both of them give profit to the fund owner; but they have very significant differences which explained in this table:

Table 4. The Comparison between Interest and Profit-Loss Sharing

Source: Antonio, 2001.

Product Improvement with Sharia Funding

Product development of sharia banking is the important thing and the basic in sharia banking industry. It is appropriate with the vision and the target of sharia bank development like mentioned in the blue print of sharia banking development (Bank Indonesia, 2005). This development vision describes the expectation in order to posses the resolute position that contributes to the real sector. One of the serious challenges of product development in sharia funding is how far this organization can produces the sharia banking products which are can fulfill the real sector necessaries. So many the sharia banking products, which are, can fulfill the real sector needs, so more strongly the position that contributes to the real sector.

Among the targets of Islamic bank development is creates the systemic stability and also makes the advantage realization for social life (Bank Indonesia, 2005). Those are can be signed by:

1. The needs of Islamic bank can be reached by all over in Indonesia with target in the market shares about 5 percents from total assets of national banking. The society needs in sharia banking services relate with the society who wants the services in sharia banking products its self. Thus, the efforts to complete the society needs, basically as the efforts to serve the banking product that appropriate with the needs. Product development is the appropriately efforts of sharia banking product with the characteristics of society needs.

2. Realized the function of sharia banking entirely and can give the services for the whole segments of society. Sharia banking products, which are match and can complete the necessaries for all of the society segments its self, will put the position of Islamic bank as the society servant.

Before it will be implemented, the product development of sharia banking industry need to get Central Bank of Indonesia agreements which are based on the official religious advice from Dewan Syariah Nasional (DSN). The coordinated relations between Central Bank of Indonesia and DSN as an obligation, it is cleared in law number of Bank Indonesia. 6/24/PBI/2004 about the performance activities of general bank with based on the sharia principles.

Figure 1. This Product Development Approach of Sharia Banking

From the figure 1, it can be said that the product development of sharia banking is influenced by:

1. The approaching which has done by Central Bank of Indonesia so that the product development still in suitable corridor with the wary principles, which are, can support the continuity and stability of sharia banking industry.

2. The approaching which has done by DSN so that the product development still in suitable corridor with sharia principles.

3. The approaching which has done by Islamic bank performer so that the product development still in suitable corridor with society needs.

Based on Bank Indonesia report (2005), the product development of sharia banking in 2004 describes some inclinations. First, there is an effort to create the product alternative of Islamic bank such in the conventional banking with some appropriates. It can be happened because the society still have a high loyalty to the conventional banking products so that as technically sharia banking tried to make the products equal with the conventional banking products (mirror image syndrome). And the second, it has a tendency to make the variety alternative products, not only recognized as the banking products but also for another products. It comes from the opinions that sharia banking products naturally has spacious spectrum compared to the conventional banking. This tendency need to get more attentions, commonly from the sharia banking sides, so the intermediate process can be run carefully and still on the real sector line without to have loss the nature.

Sharia Banking Prospect In Agriculture Sector

According to Law number. 10 in 1998, sharia banking institutions supported growth significantly. In this law also gives advice for conventional banks to open sharia branch or self converse to be Islamic Bank.

Indonesia ought to get a thumb on the bravely of done profit and loss sharing. In the very young age, Muamalat Bank has given 15% its finance from its profit and low sharing; even on the end of 2000 achieved 51% from its finance was shared by profit and low sharing. As noted, this changes was caused by two things, first, there was credit government program bent KKPA (Primary Credit Cooperation for Member) that had to be shared as profit and low sharing. Second, many murabahah on problem caused economic crisis, is converted become profit and low sharing.(Karim, 2001).

Taken by the growth, banking in South Sumatera at three monthly report-3^rd 2006 had distributed Rp 431 billion and Rp 409 billion at three monthly report-2^nd 2006 or increased 5,37 percent. Relatively same with previous period. Primary funding was given by murabahah receivable (80,04 %) and mudharabah fund (17,16 %) greater of sharia banking was determined by general of Islamic bank. Sharia enterprise unit and provider network of sharia banking. Until November 2005, the total of sharia bank in South Sumatra reached 4 consists of 2 general of Islamic bank and 2 sharia enterprise unit taken by conventional bank and 1 BPRS with total office 1 building.

Table 5. Developed of Sharia Banking Institution in South Sumatra at Year 2002-2004

Sources : Bank Indonesia (2005)

The position of storage fund was collected (third party) at three monthly report-3^rd 2006 a little bit increase compare than three monthly report-2^nd, 2006 increased from Rp 225 billion to Rp 257 billion. Financial compositions come from Mudharabah depository (43, 57 %) and Wadi’ah demand (8, 56 %). Also included fund in the form of foreign exchange was reached by Wadi’ah demand and Mudharabah depository but the amount relatively small.

The small banking credit value in agriculture sector (18,80 %) from credit generally was caused by agriculture group activity as one of business that has high risk in banking. Because of that, the problem must be handled by implementing sharia system, gained by Wadi’ah (trust depository), Mudharabah (profit and loss sharing), Murabahah (sale and purchase), operational-financial lease, and fee-based services. Beside that, non-performing loan in agriculture sector is small enough, so there is not only give benefit for business but also high guarantee for banking credit.

Ashari and Saptana. classified some of aspects as basic prospect in sharia fund for agriculture sector are as follows:

1. Characteristic of sharia fund based on agriculture industrial condition

In business world (included agriculture sector) the high income fluctuation had been being common phenomenan. Sharia financial skimming (actually for share) very suitable with agriculture industrial characteristic, so it is more fair because surplus and deficit can be copied together means farmer and owner equity have same responsibility to make the business, it is different with conventional bank where the farmer has full responsibility.

2. Sharia financial skimming had been implemented by Indonesian farmer widely

Cultural, most of farmers had recognized financial model which same with sharia system (Mudharabah) like macro (share 50:50) and Mertelu (1:2) by socializing intensively, farmer can easier and more understand the usage of sharia financial concept, because the model was implemented historically and factually.

3. Agriculture industrial sector has great aspect

Agriculture/agribusiness industrial sector covering the largest sub-system started on infrastructure for agricultural production, providing sub-system, cultivation, harvest, after harvest, manufacture and also sell the product. In any sub-system tend to use sharia financial model, and also looked by agriculture sector commodity aspect covering food (rice and crops planted)

4. Sharia financial product is complicate

Greater of agricultural and industrial commodity had been anticipated by sharia financial product which complicated also. This case support customer to choose sharia financial product according to their business characteristic and condition.

5. The rate of farmer obedience

Nowadays, agriculture industrial was run by rural small farmer and commonly they obey religious rule and expect emotionally farmer in receiving sharia financial system easily. Beside that the principle which used by sharia financial institution included value hierarchy as universal and non-exclusive.

6. Commitment of Islamic bank to support small medium enterprise

By looking previous experience, the highest allocation aim to small medium enterprise. This commitment can be great chance for small medium enterprise in agriculture sector.

7. Agriculture industrial sector is real business

It is based on sharia financial principle which focuses on real sector and prohibits people to do speculative.

The important thing to support sharia financial in agriculture sector is outsider. by giving great financial in agriculture sector. Government as policy maker support significantly in law and information facility about prospective agriculture industrial related by sharia financial model. (Syukur, 2005).

Agriculture department as said before (2004) had responded by composing map of agriculture industrial sector potency. Mapping of sharia financial institution can give detail potency in the way agriculture industrial sector was paid. Beside that Islamic bank had provided data and information about profit investment in many areas will be able to support sharia financial implementation to small village.

Challenging of Sharia Fund

The developing in sharia financing will be faced by any challenges. From the agriculture it self, this problem has been clear that there is high risk but the other problem had been recognized by sharia officer. The real problem related by existence of sharia financial institution as new comer in national banking industry.

Ashari and Saptana described some of challenges. need serious attention on sharia banking officer and director who has synergy with legalize officer are:

1. Market share and volume of Islamic banking is relatively small

During five years last, sharia banking growth significantly but is not followed by market share and volume nationally. Based on Central Bank of Indonesia in sharia directorate until December 2004 total asset of Islamic bank nationally (excluded BPRS) only 1,03 percent from total assets of national banking. Third party fund (TPF) was collected 1 percent from TPF in any banking. Small asset and sharia banking marker share will influence the amount of financial in agriculture sector.

2. Limited of human resources

The developed of sharia banking is great enough was not followed by providing good human resources, quantity and quality. Human resources insist to raise professionalism and also must understand and work seriously based on sharia values, weak of human resources exist in top and middle level of management. In fact, most of human resources don’t have education background based on sharia principle but conventional. This case will visible problem because lack of educate about sharia principle will fade vision and mission of sharia banking.

3. Paradigm of conventional bank is strong enough

Because there is no good human resources yet, management often use conventional ways and sometimes out of sharia boundaries. This case will be worst by less understanding of owners with essence, vision and mission of sharia banking. Finally it will raise business policies which small oriented so out of vision and mission of sharia banking. The effects are the real Mudharabah and Musyarakah financial must be improved but in fact it was leaved. As we know, mudharabah and musyarakah products there are greatest different and also good positioning in Islamic bank when they competed with conventional bank.

4. Lack of “political will”

The growth of Islamic bank was not faced by regulation, but policy maker is still low, the evidence in dual system banking is so far from ideal. The comparison sharia banking assets reached 1:99 from national banking assets, according to Dewan Syariah nasional (DSN) the ideal comparison is 50:50.

5. Lack of social process

Few of people and public officer don’t understand the implementation of sharia banking as detail, which related with product and mechanism. And the other word was being used in sharia banking, unfamiliar different with conventional bank. Nowadays, socialize non-intensively. Even a certain advertisement had provided information about Islamic bank, in fact the information is hard to be accessed. Most of challenges must be answered by sharia financial officer by increasing job skill simultaneously. Meanwhile, some of challenges can be signal as opportunity which prospective enough to develop sharia financial in the future. Lack of sharia banking market share, for example can be explored market was faced by sharia financial institution never feel satiate, so it can be done as optimal as possible.

6. Limited of sharia banking network

Network of sharia banking officer (included BPRS) limited compare than conventional bank. In some rural, banking officer who gives serviced by using sharia banking only exists in big city. This circumstance can influence customer services and financial expansion in agriculture sector and most of them still centralize in rural.

Syariah Financial System Based on Agriculture Sector

Developed of sharia financial need of revitalization institution. Farmer institution aspect is weak enough. Generally, the farmer try to run the business by they them self and never work together to create farmer group or cooperation. Cultural aspect support strong factor to improve productivity and farmer bargaining position.

First until now, each developing program almost introduces a new institution to people. Institution is used as agent of change. In spite of it, not all of introducing institution is needed to succeed a program, except just make confused, unused government procedure and make many structural barriers on execution developing programs.

Basic principle of skimming concept is to handle small farmer problem to get capital in other to increase farmer business concentrated in rural area. Using sharia financial system, increase productivity and farmer welfare can be improved, finally can implement and stimulant as professional and the farmer proud to run in agriculture industrial sector. In other word, during this time farmer industrial was trained by each sub-sector and can be classified as feasible business but is not cover business requirement, we suggest it can be solved next.

Figure 2. Agriculture-Based Sharia Financing System

Descriptions:

From that figure 2 Agriculture-Based Sharia Financing System, some matters that needed to be emphasized are:

a. Empowering the farmer group to be the proactive institution to maximize farmer’s potential.

b. Empowering the agricultural specialist (field officer) to be the farmer group assistance in farming and financing, and establish the Agricultural Business Assistance Institution in sub district area.

c. Applying relation system of bank with group to guarantee small-scale farm business financing appropriate with sharia concept.

d. The unclear future income matter can be minimized by not just let farmers go alone, but also as the equal partner. The existence of intense consolidation sponsored by the bank side in purpose to help solving the problems in farmer circle. The bank can criticize farmers about the way and management step which is considered not appropriate with market demand.

e. The main key for the success of equal partner concept is that the Syariah bank takes initiative to improve information system as the kind of socialization.

f. The information between Islamic bank and farmer is the main machine of sharia-based financing system, so the farmer need to report the improvement of the capital invested. The sooner information obtained, the faster Islamic bank and farmer can minimize the problem in the future.

This system can run well if it is supported by the assistance activity. Actually, in this matter the existing agriculture specialist (field officer) now can perform this assistance function. Nevertheless, to keep the sustainability of that assistance activity, the new innovation is needed trough Independent Assistance concept. All of field officers at sub district area merge in Agricultural Business Assistance Institution which becomes the connector between the self-supporting society groups (farmer group) with the bank. From that role as the connector, the assistant get incentive which can be used to support his life. In this case the field officer not only be deeply involved in agricultural technique, but also improve the financing agreement that is appropriate with sharia concept that can be socialized to the farmers. For that reason, the reinforcing effort for the agriculture specialist (field officer) and the institutional of Agricultural Business Assistance institution is needed trough training and organizing activity.

By using agriculture-based sharia financing system sector can create balance relationship between farmer as supplier and society as owner’s equity covering strong financial system, transparency, accountability and competency.

Implementation of Policy

Because of decentralize applied, which give real rural income and any possible resources widely, some of rural government which less attention to develop investment would expected to rise in the future. For those, government of south Sumatera province wants to create sub-region government which cooperates with Sharia financial institution to enhance the capital in agriculture sector. The chance must be respond by any good policies till create synergy between development of sharia financial institution and agriculture industrial sector.

On the first short step capital problem or fund on the developing of agriculture on South Sumatera will be done by:

a. On People Agriculture

1. Expanding Area

Fund can be supplied by farmer independently that is personal fund or from the finance institution, sharia institution expenditure, by private investor as independent fund or capital and cooperation fund as soft fund from investor factory to farmer.

2. For Diversification and Intensification

Fund is provided limitedly for sample by government, financing monetary institution is facilitated government and independent fund by farmer.

b. Research and Prosperity

Fund for this activity will be devoted come from manufacture/exporting industry association, a big manufacture industry, government and foreign aid. Supplying application will be done together for the efficiency and ease to control regulate activity.

c. Developing the Institution

Fund for developing the institution come from government and private such as manufacture industry and farmer association

d. Developing Loan/ Capital System

e. Now is the pioneer capital developing system with model system giro from the government or manufacture/exporting industry association and scheme district monetary institution system is managed by district government.

Some steps of operational policies needed are: First, explore the theoretical concept to be applicative concept which easy to be implemented. Second, enhance sharia funds on farmer society and public officer handling in agriculture sector. Third, increase human resources understanding in agriculture sector, sharia financial participant, and policy maker for sharia financial principle. Fourth, arrange agriculture industrial map which feasible to be paid by sharia ways. Fifth, define the right purposes in financial. Sixth, make the skim concept of simple applicative procedure. Seventh, develop incentive system and strict penalty. Eight, there are guarantee and accountability in transaction and capital flow. Ninth, there is supported by government law in rural area as a decentralize unit or centralize.

Sharia financial implement in agriculture sector in any kind of corporate can be done individually, group business, cooperate business, or partner. Potential cooperation can be connected by core-plasma, sub-contract, chamber of commerce, dealer and agribusiness operational cooperation.

(by : Adietya Muhlizar, tulisan ini disampaikan secara singkat pada Presentasi Trainer Idol, dalam Sharia Economics Training (SET) yang di selenggarakan oleh Forum Silahturahmi Studi Ekonomi Islam Lampung (FOSSEIL), Bandar Lampung, 4 Mei 2008, dengan judul Evaluasi dan Prospek Perbankan Syariah)

Pendahuluan

Perbankan merupakan salah satu Lembaga Keuangan yang memiliki pengaruh besar dalam roda perekonomian masyarakat. Bank adalah sebuah lembaga bagi masyarakat untuk menyimpan uang dan juga dapat menjadi tempat peminjaman uang di saat masyarakat yang membutuhkan. Seiring dengan berjalannya waktu, bank telah menjadi sebuah kebutuhan hidup bagi manusia.

Bank yang diharapakan bisa menjadi solusi bagi masalah perekonomian masyarakat ternyata memiliki sisi negatif. Sisi negatif tersebut berupa sistem riba yang berbentuk dan dikenal sebagai BUNGA. Sistem bunga atau Riba ini terdapat pada perbankan konvensional atau yang secara ekstrem bisa disebut Bank dengan Sistem Kapitalis. Sistem bunga atau Riba sangat meresahkan nasabah karena sistem ini dinilai terlalu menguntungkan pihak bank, terutama dalam menjalankan perannya sebagai kreditur, walaupun nasabah sedang berada dalam kondisi yang tidak baik. Dengan kata lain, riba telah menzalimi nasabah.

Sistem bunga atau Riba juga menyebabkan kerusakan dalam perekonomian suatu negara. World Bank mencatat, hutang negara-negara berkembang pada tahun 1982 mencapai 715 milyar dolar dan beban bunga yang harus dibayarkan sebesar 66 milyar dolar (World Bank, 1984). Kondisi ini mengalami puncaknya ketika pada tahun 1997 terjadi krisis ekonomi cukup parah yang melanda beberapa negara termasuk Indonesia.

Islam sebagai agama yang sempurna memberikan solusi atas permasalahan-permasalahan yang timbul akibat penggunaan instrument bunga dalam perbankan. Dalam Fiqh muamalah, permasalahan di atas dapat dicegah dan diatasi dengan adanya Bank-Bank berbasis sistem ekonomi Islam atau dikenal dengan ekonomi syariah yang tidak mengenal sistem bunga atau riba. Sebuah system yang berorientasi pada dunia dan akhirat.

Diawali dengan berdirinya Mit Ghamr Local Saving Bank pada tahun 1963 di Mesir sebagai cikal bakal perbankan islam didunia, pada hari ini telah ribuan bank yang menggunakan system islam sebagai landasan operasional mereka. Tidak hanya di negara-negara yang berpenduduk bermayoritas muslim seperti Indonesia, negara-negara barat seperti Amerika Serikat dan Inggris pun saat ini sedang giat-giatnya mendirikan bank dengan sistem syariah karena memang diyakini, bank dengan sistem syariah lebih menguntungkan, baik bagi pihak bank maupun bagi pihak nasabah itu sendiri

Perkembangan Perbankan Syariah di Indonesia

Perbankan syariah adalah lembaga investasi dan perbankan yang beroperasi sesuai dengan prinsip-prinsip syariah. Sumber dana yang didapatkan harus sesuai dengan syara’, alokasi investasi yang dilakukakan bertujuan untuk menumbuhkan ekonomi dan sosial masyarakat serta melakukan jasa-jasa perbankan yang sesuai dengan nilai-nilai syariah. Dari definisi tersebut jelas bahwa perbankan syariah tidak hanya semata-mata mencari keuntungan dalam operasionalnya akan tetapi terdapat nilai-nilai sosial kemasyarakatan dan spititualisme yang ingin dicapai.

Eksistensi perbankan syariah di Indonesia ditandai dengan dibentuknya PT. Bank Muamalat Indonesia, Tbk pada tahun 1991 diprakarsai oleh Majelis ulama Indonesia (MUI) dan pemerintah Indonesia, dan memulai kegiatan operasionalnya pada tahun 1992. Sewaktu terjadi krisis ekonomi moneter di Indonesia, Bank Muamalat Indonesia dengan sistem syariahnya menjadi satu-satunya bank yang tidak terkena imbas dari krisis ekonomi tersebut.

Konsep Ekonomi Syariah diyakini menjadi “sistem imun” yang efektif bagi Bank Muamalat Indonesia sehingga tidak terpengaruh oleh gejolak krisis ekonomi pada waktu itu ternyata menarik minat pihak perbankan konvensional untuk mendirikan Bank yang juga memakai sistem syariah. Pada tahun 1999, perbankan syariah berkembang luas dan menjadi tren pada tahun 2004.

Hingga hari ini, sudah berdiri tiga bank yang beroperasi dengan sistem syariah atau bank umum syariah. Ketiga bank tersebut adalah Bank Muamalat Indonesia, Bank Syariah Mandiri (BSM), dan Bank Syariah Mega Indonesia (BSMI). Belum lagi ditambah dengan Unit Usaha Syariah dari bank-bank konvensional seperti BNI Syariah, BRI Syariah, HSBC Ltd, dll. Bank Pembanguan Daerah (BPD) pun tidak mau ketinggalan untuk membuka Unit Usaha Syariah seperti Bank Sumsel Syariah, dan perbankan syariah Indonesia akan semakin semarak dengan hadirnya Bank Perkreditan Rakyat Syariah (BPRS).

Dengan perkembangan yang cukup signifikan ini, perbankan syariah nantinya diharapkan dapat menjadi salah satu pancang perekonomian Indonesia yang kuat dan menjadi solusi terbaik terhadap permasalahan-permasalahan perekonomian yang ada di masyarakat saat ini, terutama bagi mereka yang memiliki Usaha Kecil dan Menengah, yang sangat membutuhkan pinjaman dana dari bank untuk usahanya.

Realita Perbankan Syariah di Indonesia Pada Hari Ini

Tak ada gading yang tak retak. Tampaknya pribahasa itulah yang sesuai dengan perkembangan perbankan syariah di Indonesia pada saat ini. Di balik perkembangan perbankan syariah yang diinilai cukup baik, ternyata perbankan syariah masih memiliki beberapa permasalahan.

Permasalahan pertama datang dari internal perbankan syariah itu sendiri. Perkembangan perbankan syariah yang baik tidak diimbangi dengan pengetahuan dan pemahaman yang baik dari karyawan perbankan syariah terhadap perbankan syariah dan ekonomi Islam. Sehingga adanya anggapan di masyarakat, kinerja bank syariah tidak sebaik kinerja bank konvensional. Hal ini bisa berakibat kurangnya kepercayaan masyarakat terhadap bank syariah.

Kedua, bank syariah masih memiliki fasilitas-fasilitas yang belum terintegrasi dengan baik, terutama fasilitas Anjungan Tunai Mandiri (ATM). Bank syariah masih menggunakan mesin ATM bank lain jika nasabahnya ingin melakukan transaksi melalui mesin ATM. Meskipun ini merupakan kemudahan dari layanan ATM bersama, dimana nasabah yang memiliki kartu ATM dari bank tempat ia mempunyai nomor rekening bisa melakukan transaksi di mesin ATM bank lain, layanan ini menimbulkan ketidaknyamanan bagi nasabah. Ketidaknyamanan tersebut adalah nasabah akan dikenakan fee jika menggunakan mesin ATM bank lain untuk bertransaksi (misalnya tarik tunai, cek saldo, transfer, dll).

Ketiga, jumlah cabang bank syariah di beberapa daerah juga masih sangat terbatas. Hal ini berdampak pada minimnya masyarakat yang menggunakan jasa perbankan syariah. Market share perbankan syariah pun menjadi tidak begitu tinggi. Seperti yang diungkapkan Drs. Agustianto, M. Ag, Sekjen DPP Ikatan Ahli Ekonomi Islam Indonesia (IAEI), market share perbankan syariah belum mencapai 2 % dari total asset bank secara nasional.

Selanjutnya, permasalahan juga datang dari regulasi tentang perbankan syariah. Belum disahkannya Rancangan Undang-Undang Perbankan Syariah menjadi Undang-Undang oleh anggota Dewan, menjadi permasalahan sendiri bagi pihak perbankan syariah karena belum ada regulasi yang jelas tentang perbankan syariah. Padahal RUU ini sudah diajukan sejak bulan Februari 2006, berbeda dengan RUU Surat Berharga Syariah Negara (SBSN) yang baru-baru ini disahkan menjadi Undang-Undang sejak pengajuannya pada Maret 2007.

Dan puncak dari permasalahan di atas adalah, kurangnya sosialisasi pada masyarakat tentang perbankan syariah. Masyarakat masih memiliki pengetahuan yang kurang baik tentang bank syariah. Seperti, masyarakat masih beranggapan sistem bunga pada bank konvensional dan sistem bagi hasil pada bank syariah merupakan dua sistem yang sama, sehingga masyarakat lebih memilih menggunakan jasa perbankan konvensional yang dinilai telah berpengalaman dalam menjalankan usaha perbankan walalupun sebenarnya perbankan konvensional memberikan sesuatu yang negatif bagi nasabahnya, baik dari segi dunia maupun akhirat.

Perbankan Syariah di Indonesia Pada Hari Esok

Setelah mengetahui realita perbankan syariah di Indonesia seperti yang dijelaskan sebelumnya, bagaimanakah prospek perbankan syariah esok? Sebuah pertanyaan pesimis yang sering kita lontarkan.

Seperti yang Allah jelaskan di Al Quran, Surat Ar Rad ayat 11, “Allah tidak akan mengubah keadaan suatu kaum, sampai kaum tersebut mengubah keadaannya sendiri.” Bank syariah masih bisa tumbuh lebih baik lagi dari saat ini jika memang serius melakukan perubahan dan perbaikan.

Apa yang menjadi permasalahan saat ini harus segera dibenahi. Mulai dari intern perbankan syariah itu sendiri (misalnya up grading knowledge karyawan perbankan syariah tentang ekonomi Islam) sampai masalah pengesahan RUU Perbankan Syariah yang harus disegerakan pengesahannya.

Perbaikan sangat diperlukan mengingat perbankan syariah sangat berpotensi menguatkan perekonomian negara. Perbankan syariah juga mendapat dukungan dari Lembaga Keuangan Islam di seluruh dunia sehingga nantinya membantu perkembangan perbankan syariah maupun perekonomian negara menuju arah yang lebih baik.

Satu hal penting yang juga tidak boleh dilupakan adalah memaksimalkan sosialisasi perbankan syariah di masyarakat. Jika masyarakat sudah memiliki pengetahuan serta pemahaman yang baik mengenai perbankan syariah dan ekonomi Islam, maka masyarakat tidak perlu ragu lagi terhadap kinerja perbankan syariah. Sehingga, market share bank syariah akan lebih meningkat dan mampu melampaui target Bank Indonesia, yaitu pada Desember 2008, market share bank syariah bisa mencapai 5 % dari total asset bank secara nasional. Masyarakat pun Insya Allah akan diridhoi Allah karena sudah menerapakan hukum dan aturan-Nya terutama dalam bidang ekonomi. Apa lagi dewasa ini sudah banyak lembaga-lembaga kajian ekonomi Islam, baik untuk masyarakat umum atau kalangan tertentu seperti mahasiswa.

Harapan-harapan ke arah perbankan syariah yang lebih baik dari hari ini masih sangat besar. Pintu ke arah itu masih terbuka lebar asalkan semua pihak yang terlibat dalam perbankan syariah benar-benar serius memperbaiki keadaan yang terjadi saat ini serta selalu Istiqomah di Allah yang menuntun kebahagian dunia dan akhirat.

Jika semua permasalahan dan keadaan saat ini sudah dibenahi, Insya Allah perbankan syariah di Indonesi akan menjadi lebih baik dari hari. Allahu Akbar